Suara.com - Kelompok pengusaha muda dari Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menilai keberadaan Freeport di Papua jelas merugikan. Freeport hanya mengeruk sumber daya di sana.
Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil mengatakan Freeport tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat Papua. Dia menyusulkan agar PT Freeport bisa membagi sahamnya kepada pemerintah daerah tingkat I dan II di Papua dan Papua Barat.
"Usul kami malah bukan cuma Pemda Papua yang dapat saham tapi semua Pemda Tingkat II Papua dan Papua Barat dikasih kesempatan memiliki saham. Ini baru adil," kata Bahlil dalam acara Refleksi Akhir Tahun BPP Hipmi bertema 'Kegaduhan Freeport untuk Siapa?' di kantor Hipmi, Menara Bidaraka II, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015).
Menurutnya agar tidak memperlebar kesenjangan sosial di Papua, PT Freeport seharusnya bisa memberikan kesempatan kepada daerah-daerah lain di Papua agar mendapatkan sahamnya.
"Sebab itu, cara yang paling tepat untuk orang Papua memperoleh keadilan yang merata adalah dengan memberikan kesempatan kepada semua daerah tingkat II atau kabupaten di seluruh Papua untuk memiliki saham Freeport. Bayangkan 35 persen Jakarta semua yang dapat. Sedangkan Papua tidak jelas dapat apa," katanya.
Selain itu, dia menyarankan agar PT Freeport pembangunan smelter di Papua. Pasalnya, hal tersebut dapat menunjang perekonomian masyarakat Papua.
"Ekonomi Papua dan kesejahteraannya akan terangkat kalau ada katalisator pembangunan misalnya smelter ini. Padahal semua tahu perekonomian Papua dan pendapatan perkapita orang Papua terendah di negara ini," tambah Bahlil.
