Penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dianggap akan membuat kegaduhan baru di dunia politik. Apalagi, penilaian tersebut muncul di tengah rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, penilaian seperti itu seharusnya jangan dipublikasikan.
"Saya kira sebaiknya, silakan dilakukan penilaian, tapi disampaikan untuk konsumsi internal dalam sidang kabinet. Kalau diekspose akan ada reaksi," kata Zulkifli di DPR, Selasa (5/1/2015).
Menurut Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, penilaian seperti itu seharusnya jangan dipublikasikan.
"Saya kira sebaiknya, silakan dilakukan penilaian, tapi disampaikan untuk konsumsi internal dalam sidang kabinet. Kalau diekspose akan ada reaksi," kata Zulkifli di DPR, Selasa (5/1/2015).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi merupakan menteri yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat. Kendati demikian, Zulkifli tidak mau mengatakan apakah langkah Yuddy merupakan akrobat politik atau bukan. Sebab dalam penilaian tersebut, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menduduki posisi keenam dengan nilai 77.00 atau dengan skala huruf BB.
"Kalau menterinya sama-sama dari parpol, dan sama-sama dari partai pendukung, sebaiknya itu jadi konsumsi internal. Kalau dipublikasikan membuat kegaduhan baru," ujarnya.
Zulkifli menyontohkan ketika dulu masih menjabat Menteri Kehutanan, penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tidak dipublikasikan karena hanya untuk konsumsi internal kabinet.
"Saya lima tahun jadi menteri, itu biasanya internal, kalau sidang kabinet disampaikan. Biasanya begitu dan tidak dipublikasikan. Karena tujuannya memperbaiki kementerian lembaga yang nilainya buruk. Tapi kalau dipublikasikan, yaitu teman-teman partai pendukung lain kan menjadi pertanyaan besar. Kok yang survei dapat nilai tinggi, sedangkan yang disurvei nilainya paling bawah," ujarnya.
"Kalau menterinya sama-sama dari parpol, dan sama-sama dari partai pendukung, sebaiknya itu jadi konsumsi internal. Kalau dipublikasikan membuat kegaduhan baru," ujarnya.
Zulkifli menyontohkan ketika dulu masih menjabat Menteri Kehutanan, penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tidak dipublikasikan karena hanya untuk konsumsi internal kabinet.
"Saya lima tahun jadi menteri, itu biasanya internal, kalau sidang kabinet disampaikan. Biasanya begitu dan tidak dipublikasikan. Karena tujuannya memperbaiki kementerian lembaga yang nilainya buruk. Tapi kalau dipublikasikan, yaitu teman-teman partai pendukung lain kan menjadi pertanyaan besar. Kok yang survei dapat nilai tinggi, sedangkan yang disurvei nilainya paling bawah," ujarnya.
