Suara.com - DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat keputusan kepengurusan partai sebagai legal standing penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa yang akan digelar tahun 2016.
"Karena harus ada legal standing dari pemerintah berkaitan pengesahan kepengurusan. Kalau tidak ada, nanti munasnya tidak sah," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid saat acara rapimnas di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin (25/1/2016).
Menurut Nurdin munaslub merupakan solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di tubuh Golkar.
"Penyelesaian konsolidasi menyeluruh adalah melalui munaslub," ujar dia.
Nurdin mengatakan sekarang kuncinya ada di tangan pemerintah. Kepengurusan mana yang akan diakui pemerintah, apakah hasil Munas Riau tahun 2009 atau Munas Bali pimpinan Aburizal, itu terserah Menkumham Yasonna Laoly.
"Terserah pihak mana yang dikehendaki pemerintah untuk menyelenggarakan munaslub. Tetapi yang pasti pemerintah mengesahkan kepengurusan yang akan menyelenggarakan munaslub itu adalah (kepemimpinan) Aburizal Bakrie dan Idrus Marham," katanya.
Dia menambahkan kepanitiaan munaslub nanti akan merangkul kubu Agung Laksono. Tapi, panitia tidak akan melibatkan Tim Transisi yang dipimpin Jusuf Kalla.
"Kami akan merangkul teman-teman yang ada di Agung Laksono. Tim transisi tidak kami bicarain lagi," kata dia.
