Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato di acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin (25/1/2016) malam.
Jusuf Kalla mengatakan Aburizal merupakan temannya, baik di lingkungan bisnis, pemerintah, maupun politik.
"Saya sangat memahami dan terharu apa yang telah beliau sampaikan tadi," kata Jusuf Kalla.
Kemudian Jusuf Kalla bercerita mengenai persiapannya menghadiri rapimnas malam ini.
"Sebenarnya tadi saya mengingat masa lalu, dengan berpakaian kuning. Setelah dicari-cari di rumah tidak ada. Tapi saya cari yang agak sedikit mendekati. Pakai batik yang agak kekuning-kuningan," katanya.
Jusuf Kalla mengatakan menghargai dukungan Partai Golkar kepada pemerintah yang dideklarasikan malam ini. Bagi Jusuf Kalla, tujuan Golkar dan pemerintah sama yaitu untuk memajukan bangsa, keadilan, dan pembangunan.
"Dan dalam pembangunan itu dengan berbagai banyak cara. Golkar berjuang dengan cara politiknya," katanya.
Jusuf Kalla berharap pemerintah dikritik kalau memang kebijakannya tidak tepat. Sebab, katanya, pemerintah juga perlu diawasi dalam melaksanakan pembangunan.
"Saya mengapresiasi tekat kalian semua, khususnya ketum (Aburizal) untuk membangun Golkar, menyatukan kembali. Sebagai partai besar harus bersatu. Hal itu harus dengan kebesaran jiwa, karena harus saling memahami dan saling memberi," katanya.
Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla berharap Golkar kubu Agung Laksono bersedia berbesar hati.
"Bagi saya, teman-teman senior bukan tujuannya kekuasaan, tapi bagaimana Golkar lebih maju," kata Jusuf Kalla.
Sebelumnya, deklarasi dibacakan oleh Wakil Ketua Pelaksana Rapimnas Golkar Yorrys Raweyai.
"Berdasarkan keputusan rapat pimpinan nasional Partai Golkar, dengan senantiasa kami mendukung bersama pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla untuk pembangunan disegala bidang demi kesejahteraan bangsa dan negara. Atas nama Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham," kata Yorrys.
Usai pembacaan deklarasi, Aburizal Bakrie menyerahkan naskah deklarasi kepada perwakilan pemerintah yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
