Infografis
Komisi Pemberantasan Korupsi memuji keberanian Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang selalu mengedepankan keterbukaan dalam merancang anggaran pemerintah. Sikap Ahok diakui telah menginspirasi lembaga antirasuah untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah penyimpangan duit negara.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
Menurut Pahala tidak semua gubernur di Nusantara punya keberanian seperti Ahok.
"Nggak semua Gubernur seberani Gubernur DKI Jakarta," kata Pahala.
Itu sebabnya, KPK berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawal penyusunan anggaran sampai implementasinya.
Pada hari ini, KPK menerima kedatangan tiga sekretaris daerah yang ingin konsultasi tentang bagaimana cara mencegah korupsi APBD. Ketiga pejabat yang hari ini berkunjung ke Rasuna Said adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Giliran berikutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.
