Suara.com - Pemerintah Jakarta tak sekedar menutup Kalijodo. Pemerintah sudah menyiapkan solusi bagi warga yang memiliki KTP Jakarta yang terkena dampak kebijakan tersebut.
Salah satu solusinya, kata Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pelatihan kerja dan panti untuk pembinaan pekerja komersial. Pemerintah juga akan menyiapkan rumah susun bagi warga yang rumahnya dibongkar dan tidak punya tempat tinggal lagi.
"Makanya saya bilang anda kalau sudah kerja dapat duit enak susah. Kalau kamu nggak mau kerja gue tampung di panti. Nggak usah kerja, gue kasih makan tiga kali sehari," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Pemerintah, kata Ahok, juga menjamin setelah direlokasi, anak-anak tetap bisa sekolah.
"Lu (kamu) mau berapa orang di situ, lapor sama saya. Anak anda mau sekolah saya beri KJP (Kartu Jakarta Pintar). Kalau mau saya tampung, mau nggak dia? Pasti nggak mau juga, terus kalau pulang kampung kita tanggung kok," kata Ahok.
Ahok berharap warga mengikuti arahan pemerintah. Terutama PSK, kalau mereka menolak mendapatkan pembinaan, lalu mangkal lagi di jalan, kalau nanti tertangkap akan mendapatkan hukuman.
"Lihat saja, kalau ketangkap kan ada undang-undangnya. Kalau dia mau (lebih baik) daftar saja mau kerja apa," kata dia.
Semalam, salah satu PSK Kalijodo, Tasya (23), bererita enaknya menjadi pelayan seks. Perempuan asal Bandung, Jawa Barat, ini, mengaku sudah setahun terakhir melayani para lelaki hidung belang di sana. Penghasilan setiap bulan yang didapatkan Tasya besar. Dia bisa mengantongi rata-rata Rp15 juta.
Itu sebabnya, dia akan sedih kalau sampai Kalijodo benar-benar ditutup. Tapi, dia setuju ditutup asalkan ada ganti rugi dari pemerintah.
