Sebut Lulung dan Taufik Pendekar, Mereka Diminta ke Kalijodo

Jum'at, 19 Februari 2016 | 15:22 WIB

Petugas dari Dinas Catatan Sipil Kecamatan Tambora mendata penghuni rumah di Kalijodo dengan pengawalan ketat aparat keamanan, Kamis (18/2). [suara.com/Oke Atmaja]

Warga Kalijodo didampingi pengacara, Razman Arif Nasution, audiensi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Abraham Lunggana (Lulung) di gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016).

Mereka mengadukan keberatan-keberatan atas cara yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani Kalijodo yang sebentar lagi akan ditutup dengan alasan menempati ruang terbuka hijau.

Audiensi berlangsung sekitar 30 menit. Razman juga menyampaikan harapan kepada Taufik dan Lulung agar bersedia datang ke Kalijodo untuk melihat lokasi.

"Karena kami tahu Pak Haji Lulung dan Taufik pendekar, jadi kami meminta agar kedua orang ini bisa turun lapangan langsung," kata Razman.

Tak hanya itu, mantan terpidana kasus penganiayaan tersebut juga meminta Taufik dan Lulung berdialog dengan warga Kalijodo yang hingga saat ini masih bersikukuh menolak direlokasi.

Razman mengatakan bahwa tidak semua tempat di Kalijodo dipakai untuk bisnis prostitusi dan minuman keras.

"Kebijakan Pemprov sepatutnya berkaitan dengan ini rakyat idealnya dilakukan sosialisasi tapi apa yang terjadi sekarang malah sudah ada surat peringatan pertama," kata Razman.

Selai Taufik dan Lulung, audiensi tadi juga dihadiri Sekretaris Komisi A Syarif, Belly Bilalusalam dan Sekretaris Dewan.

Pimpinan DPRD akan segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti aspirasi warga, di antaranya memanggil pihak terkait.

Kamis (18/2/2016) kemarin, pemerintah memberikan surat peringatan satu kepada pemilik bangunan di Kalijodo. Dalam tempo tujuh hari, mereka harus membongkar sendiri bangunan. Kalau tidak mau, akan diberi SP 2, kemudian SP 3. Kalau tetap bertahan, aparat yang akan membongkar sendiri.

Sebelum SP 1, beberapa waktu yang lalu, pemerintah Jakarta sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga yang isinya tentang rencana penutupan dan pembongkaran tempat prostitusi, usaha kafe, dan lokasi peredaran minuman keras di Kalijodo. Kawasan ini akan dikembali fungsinya menjadi ruang terbuka hijau.

Suara.com - Pemerintah menawarkan solusi alih profesi melalui pelatihan di balai latihan kerja, panti sosial, dan dibantu kalau penghuni Kalijodo ingin pulang ke daerah asal masing-masing. Sementara bagi pemilik bangunan yang tidak mempunyai tempat tinggal lain, tetapi punya KTP Jakarta, akan disiapkan rumah susun.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji menuturkan beberapa rusun yang disiapkan untuk tempat baru warga Kalijodo, antara lain Rusun Marunda di Jakarta Utara dan Rusun Pulogebang di Jakarta Timur.

"Nantinya, warga Kalijodo dapat direlokasi ke Rusun Marunda dan Rusun Pulogebang. Selain itu, masih ada rusun-rusun lain yang juga bisa dijadikan tempat relokasi warga Kalijodo, sedang kami siapkan," tutur Ika.

Pemerintah juga akan memberikan pelatihan di balai latihan kerja, terutama pekerja seksual Kalijodo. Bagi warga yang tak punya KTP Jakarta dan ingin pulang kampung, pemerintah akan memfasilitasi mereka.

Sebagian warga sudah mendaftar untuk menjadi penghuni rumah susun. Sebagian lagi pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebagian lagi menolak pindah.