Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan sistem kehadiran di DPR akan dievaluasi. Hal itu sekaligus menanggapi munculnya tandatangan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dalam sidang Paripurna Selasa (23/2/2016), padahal yang bersangkutan sedang berada di Manado, Sulawesi Utara.
"Saya kira kita perlu evaluasi secara keseluruhan," kata Fadli di DPR, Jumat (26/2/2016).
Dia menambahkan, perkara titip kehadiran ini adalah masalah etika. Politisi Gerindra ini memerintahkan Kesekjenan DPR untuk mengecek kembali daftar kehadiran yang berjalan selama ini.
"Kita bukan lagi kaya SMA atau sekolah. Saya akan cek ke Kesekjenan, apakah ini masalah lama atau sering terjadi dan banyak yang melakukan atau bagaimana," ujarnya.
Meski demikian dia mengakui sulitnya daftar kehadiran ini mencapai 100 persen dari total anggota DPR. "Tidak mungkin kita harapkan 100 persen hadir, karena ada yang sakit, dan ada yang izin, memang kalau paripurna itu yang penting kuorum (bukan absensi)," ujar dia.
Sementara itu, Bendahara Fraksi Golkar Robert Kardinal menilai ada nuansa politis kasus tandatangan daftar kehadiran itu. Apalagi, Novanto merupakan salah satu nama yang bakal calon Ketua Umum Partai Golkar yang akan bertarung dalam Munas pada April nanti.
"Sekarang kan musimnya begini (politis). Saya yakin dia (Novanto) tidak mungkin bertindak seperti itu yang merugikan dirinya, tidak mungkin. Mungkin ada yang sengaja, kita tidak tahu, namanya juga politik," kata Robert.
