Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Tito Karnavian mengatakan, pencegahan aksi terorisme harus lebih diutamakan atau penting, dibandingkan penangkapan dan penahanan pelakunya.
"(Bagi) Kami penanganan terorisme sangat penting, bagaimana mencegah agar ideologi kelompok radikal yang membolehkan aksi kekerasan tidak berkembang di Indonesia," kata Tito, di sela pembukaan acara "Dialog Pencegahan Paham Radikal Terorisme dan ISIS untuk Kalangan Imam Masjid dan Dai Muda se-Jateng", di Solo, Kamis (31/3/2016).
Acara dialog itu sendiri dihadiri sekitar 700 orang. Selain Tito, turut hadir sebagai narasumber antara lain mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Ali Mustafa Yaqub, Deputi I BNPT Abdul Rahman Kadir, serta anggota Komisi III DPR RI M Toha.
Tito dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa jika kelompok radikal terorisme tidak dicegah, maka akan mengancam persatuan kesatuan bangsa, sekaligus juga menjadi kasus kejahatan kriminal.
"Hal ini karena mereka melakukan pembunuhan, pengrusakan dan lain lain. Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan Islamiah," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menurut Tito, berharap pada keberadaan dai-dai muda, juga imam masjid yang berada di garis depan atau berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Mereka diharapkan dapat terpanggil membantu, serta satu misi, agar mampu menangkal perkembangan ideologi radikal tersebut.
Menurut Tito, dari catatannya, daerah yang dinilai dapat menjadi wilayah perkembangan kelompok radikal terorisme, selain Jateng, antara lain adalah Jabar, Jatim, Yogyakarta, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, juga Sumatera Utara dan Lampung.
Sementara itu, Ketua Umum IPIM, Ali Mustafa Yaqub mengatakan, kegiatan dialog tersebut sangat diperlukan agar semangat menjaga keuntuhan NKRI dapat terjaga dan jauh dari aksi teror yang berkembang seperti saat ini. Sedangkan menurut Dadang Hendrayudha selaku Ketua Panitia Penyelenggara, pihaknya terus bergerak melakukan sosialisasi dan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk IPIM dan dai se-Jateng, dalam rangka membendung penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia. [Antara]
