Hasil Penggeledahan KPK di DPRD DKI soal Korupsi Reklamasi

Pebriansyah Ariefana, Ummi Hadyah Saleh

Sabtu, 02 April 2016 | 20:48 WIB
Hasil Penggeledahan KPK di DPRD DKI soal Korupsi Reklamasi
Anak-anak menyaksikan pintu ruang kerja Ketua Komisi D DPRD DKI M. Sanusi yang disegel KPK [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta dan PT Agung Podomoro Land (APL) di waktu yang bersamaan, sejak Jumat (1/4/2016) malam hingga Sabtu (2/4/2016) pagi.

Hal ini menyusul tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi atas kasus dugaan suap pembahasan Raperda Rencana Zonasi Dan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta.

Adapun penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta dilakukan selama enam jam. Penggeledahan sejak Jumat pukul 21.00 WIB hingga Sabtu pukul 03.00 WIB.

Penyidik KPK pun menggeledah lima ruangan yakni Ruang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Taufik, Ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Ruangan Fraksi Gerindra dan ruangan perundang-undangan DPRD DKI Jakarta.

Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK Yuyuk Adriati mengatakan penyidik telah menyita sejumlah dokumen terkait.

"Yang dibawa dokumen, catatan, file-file terkait, "ujar Yuyuk dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (2/4/2016).

Sementara itu, penggeledahan di kantor PT APL dilakukan di APL Tower, Podomoro City di Jalan Let Jend. S Parman Kav 28, Jakarta Barat.

Penggeledahan dilakukan di ruang Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, ruang karyawan PT. Agung Podomoro Land bernama Trinanda Prihantoro, dan ruangan Sekretaris Direktur PT APL, Berlian.

"Penggeledahan dilakukan dari hari Jumat pukul 9 malam (21.00) sampai Sabtu pukul 07.00 pagi. Dilakukan di ruang AWJ (Ariesman Widjaja), TPT (Trinanda Prihantoro) dan BER (Berlian) di lantai 46 dan ruang finance dan accounting di lantai 45," katanya.

Penyidik pun, kata Yuyuk, telah menyita sejumlah dokumen di kantor PT APL.

"Penyidik membawa dokumen sebanyak 2 kointainer berukuran sedang, "ungkapnya.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi, dan karyawan PT. Agung Podomoro Land bernama Trinanda Prihantoro atas kasus dugaan suap pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Nelayan Desak Presiden Stop Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Nelayan Desak Presiden Stop Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

News | Sabtu, 02 April 2016 | 20:31 WIB

Alasan Reklamasi Teluk Jakarta Harus Ditolak Versi Nelayan

Alasan Reklamasi Teluk Jakarta Harus Ditolak Versi Nelayan

News | Sabtu, 02 April 2016 | 19:29 WIB

KNTI: Ahok Libatkan DPRD Tutup Kesalahan Izin Reklamasi

KNTI: Ahok Libatkan DPRD Tutup Kesalahan Izin Reklamasi

News | Sabtu, 02 April 2016 | 18:21 WIB

Kasus Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta, LSM Minta Ahok Diperiksa

Kasus Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta, LSM Minta Ahok Diperiksa

News | Sabtu, 02 April 2016 | 16:11 WIB

KPK Incar Tersangka Baru Kasus Suap Reklamasi

KPK Incar Tersangka Baru Kasus Suap Reklamasi

News | Sabtu, 02 April 2016 | 14:56 WIB

Sanusi Diminta Akui Kesalahan dan Bongkar Kasus Suap Reklamasi

Sanusi Diminta Akui Kesalahan dan Bongkar Kasus Suap Reklamasi

News | Sabtu, 02 April 2016 | 14:13 WIB

Ahok Yakin Pemprov Tak Terlibat Kasus Suap Reklamasi

Ahok Yakin Pemprov Tak Terlibat Kasus Suap Reklamasi

News | Sabtu, 02 April 2016 | 13:39 WIB

Bos Agung Podomoro Ditahan KPK

Bos Agung Podomoro Ditahan KPK

Foto | Sabtu, 02 April 2016 | 13:11 WIB

Kolega Sanusi: Permintaan Suap Bukan Dari Komisi D

Kolega Sanusi: Permintaan Suap Bukan Dari Komisi D

News | Sabtu, 02 April 2016 | 11:54 WIB

Pengacara Benarkan Sanusi Terima Suap

Pengacara Benarkan Sanusi Terima Suap

News | Sabtu, 02 April 2016 | 08:05 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×