Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan masalah reklamasi Pantai Utara Jakarta yang bau suap dan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak dipolitisir menjelang pelaksanaan pilkada Jakarta tahun 2017.
"Saya tidak ingin pernyataan saya dipolitisir menjelang pilkada DKI," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Menteri Susi mengatakan pasti akan menjawab pertanyaan mengenai isu reklamasi yang juga menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Namun, jawabannya jangan sampai diputar-putar oleh sejumlah pihak.
"Pak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gubernur yang hebat, kalau pun ada kesalahan perizinan bisa diselesaikan," kata Susi.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta menilai operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi harus menjadi momentum penegakan hukum dan penghentian reklamasi Teluk Jakarta.
Sanusi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Ariesman juga menjadi tersangka penyuap. (Antara)
