Suara.com - Terseretnya sejumlah nama kepala negara, politisi, dan miliuner dunia dalam dokumen "Panama Papers" menjadi sorotan. Pemerintahan sejumlah negara terkait pun melakukan investigasi terhadap potensi pelanggaran orang-orang yang dituding menggunakan perusahaan offshore untuk mengemplang pajak dan melakukan pencucian uang tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, "Panama Papers" adalah sebutan untuk dokumen firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, yang bocor ke publik. Mossack Fonseca sendiri merupakan perusahaan yang membantu orang-orang berduit menyembunyikan harta di negara-negara surga pajak (tax haven) untuk menghindari pajak tinggi di negara mereka.
Sejumlah nama yang terkait dengan nama-nama kepala negara dan politisi dunia muncul dalam dokumen tersebut. Beberapa diantaranya adalah teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Eslandia Sigmundur Gunnlaugsson, Perdana Menteri Ukraina Petro Poroshenko, Presiden Uni Emirat Arab Khalifa bin Zayed, Ayah Perdana Menteri Inggris David Cameron, Putra Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dan banyak lainnya. Sejumlah nama pebisnis asal Indonesia pun disebut-sebut menggunakan jasa Mossack Fonseca.
Prancis, Australia, Selandia Baru, Austria, Swedia, dan Belanda adalah beberapa negara yang mengaku telah memulai investigasi atas laporan tersebut. Sementara itu, sejumlah negara lain, seperti Amerika Serikat dan Indonesia mengatakan masih akan melakukan penyelidikan awal.
Lain halnya dengan Cina. Cina memilih membatasi pemberitaan media lokal terkait isu tersebut. Seperti diketahui, nama putri mantan Perdana Menteri Cina Li Peng, Li Xiaolin dan suaminya Liu Zhiyuan, juga tercantum dalam dokumen tersebut. Selain itu, disebut pula soal adanya perusahaan-perusahaan offshore yang memiliki keterkaitan dengan keluarga Presiden China Xi Jinping.
Lansiran Reuters, upaya pencarian atas kata kunci "Panama" di mesin pencarian internet Cina memang memberikan hasil berupa pemberitaan-pemberitaan media Cina terkait topik hangat ini. Namun, sebagian besar link menuju berita tersebut tidak berfungsi.
Badan pengawas internet Cina belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
The Global Times, sebuah tabloid ternama yang dipublikasikan oleh media pemberitaan Partai Komunis Cina, People's Daily, pada Selasa (5/4/2016), memuat tulisan yang mengkritisi soal Panama Papers. Mereka menuding media-media Barat, dengan beking pemerintahan AS, menggunakan kebocoran data tersebut untuk menyerang tokoh-tokoh politik di negara-negara yang bukan sekutu Barat. (Reuters)
