Haters Ahok Gantian Di-Bully, Diejek Kencing di Celana

Siswanto | Suara.com

Rabu, 13 April 2016 | 01:48 WIB
Haters Ahok Gantian Di-Bully, Diejek Kencing di Celana
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir memenuhi panggilan sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Setelah #AyoKPKKandangkanAhok menjadi trending topic di Twitter untuk zona Indonesia pada Selasa (12/4/2016) petang, setelah itu tiba-tiba muncul tandingan. #hatersAhokKencingDiCelana. Tagar ini sempat menjadi trending topic juga dalam beberapa jam mulai Selasa malam sampai Rabu (13/4/2016) dini hari.

Tanda yang pertama muncul ketika Ahok masih diperiksa KPK terkait kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. 

Sedangkan tanda yang kedua muncul setelah Ahok selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam atau setelah sekitar jam 21.30 WIB.

Konten yang disertai #hatersAhokKencingDiCelana berbeda jauh dengan #AyoKPKKandangkanAhok yang isinya rata-rata untuk mengejek Ahok habis-habisan. 

Gantian, isi #hatersAhokKencingDiCelana rata-rata untuk mengejek mereka yang tak menyukai Ahok.

Salah satu topik yang dikomentari ialah pernyataan Ahok usai diperiksa KPK. Usai diperiksa, Ahok mengklarifikasi hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan ada kerugian negara dalam pembelian tanah untuk RS Sumber Waras sebesar Rp191 miliar. Menurut Ahok, audit itu ngaco. Ahok menuding BPK menyembunyikan kebenaran dari RS Sumber Waras.

Salah satu pengguna Twitter menulis: Bocor bocor bocor #HatersAhokKencingdiCelana makanya kalau jd ketua Badan Pemeriksa harus pakai pampers, jng pembalut yg dipakai.

Pengguna akun Twitter yang lainnya menambahkan: Ada orang bener malah dibenci, orang yang membawa perubahan baik harusnya didukung #HatersAhokKencingdiCelana

Banyak netizen yang mengapresiasi kemunculan hastag ini.

Yang buat #HatersAhokKencingdiCelana mungkin udah gerah dengan tingka laku  haters ahok yg selalu buat dosa, tulis salah satu pemilik akun.

Masalah Sumber Waras semakin mengemuka setelah ada laporan hasil pemeriksaan BPK ke KPK. BPK menilai pemerintah tidak tepat dalam menentukan patokan harga nilai jual objek pajak sehingga yang dibayarkan pemerintah mengalami penggelembungan. Pemerintah Jakarta berpatokan pada NJOP di Jalan Kyai Tapa sebesar Rp20 juta. Sementara menurut BPK acuan harga beli bisa didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang cuma Rp7 juta.

Tapi, Ahok kemudian mengklarifikasinya saat dipanggil KPK. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Audit Sumber Waras, Ahok: yang Pasti, BPK Sembunyikan Kebenaran

Audit Sumber Waras, Ahok: yang Pasti, BPK Sembunyikan Kebenaran

News | Selasa, 12 April 2016 | 22:28 WIB

Terkini

Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas

Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 07:07 WIB

Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!

Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05 WIB

BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN

BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 06:46 WIB

Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto

Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 22:52 WIB

Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes

Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 22:21 WIB

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:45 WIB

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:31 WIB

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:26 WIB

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:20 WIB

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16 WIB