Suara.com - Perdana Menteri Prancis Manuel Valls menyerukan larangan mahasiswa menggunakan jilbab di universitas. Hal ini dianggap tak sesuai dengan kultur negara tersebut. Imbauan ini belakangan dikecam berbagai kalangan, termasuk politisi dari partainya sendiri.
"Seharusnya ini (larangan memakai jilbab) sudah dilakukan," kata Valls seperti dikutip laman The Guardian.
Vall dikecam Menteri Pendidikan Prancis Najat Vallaud-Belkacem yang notabenen adalah rekannya dari Partai Sosialis. Menurutnya, seruan tersebut mengada-ada.
"Hukum larangan berjilbab di universitas sama sekali tak dibutuhkan. Kebebasan adalah hak asasi termasuk kebebasan beragama. Universitas Prancis banyak memiliki mahasiswa asing. Apakah kita juga akan melarang akses mereka hanya karena budaya berpakaiannya?," kata Najat.
Penolakan juga datang dari Thierry Mandon, politisi dari Parati Sosialis. "Mereka sudah dewasa dan memiliki hak untuk menggunakan jilbab. Jilbab tak akan dilarang di komunitas Prancis," katanya.
Ini bukan pertama kali wacana larangan berjilbab mengemuka. Sebelumnya, di era kepemimpinan mantan presiden Nicolas Sarkozy rencana ini sudah dimunculkan namun ditentang. (The Guardian)
