Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengaku dirinya belum mengetahui apakah proyek pembangunan infrastruktur jalan di Maluku sudah masuk dalam anggaran Kementerian yang sedang dipimpinnya. Hal tersebut disampaikan Basuki saat hadir sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Politisi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis(21/4/2016).
"Belum tahu, nanti saja ya. Saya dipanggil mungkin untuk ditanyai sebagai saksi Ibu Damayanti," kata Basuki di Gedung KPK.
Sebelumnya sejumlah anggota dewan dari Komisi V DPR RI turut diperiksa KPK untuk mendalami kasus tersebut. Mereka adalah Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dan Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana.
Seperti diketahui, terkait kasus ini, penyidik telah menetapkan sebanyak lima orang tersangka, termasuk Damayanti. Tersangka lainnya adalah Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir yang diduga telah memberikan suap hingga 404.000 dolar Singapura agar perusahaannya memenangkan proyek di Kementerian PUPR.
Selain itu, Julia Prasetyarini dan Dessy Edwin yang juga rekan Damayanti diduga menerima suap masing-masing 33.000 dolar Singapura. Abdul Khoir juga diduga memberi suap sebesar 305.000 dolar Singapura kepada anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto.
Budi diketahui sempat melaporkan uang sejumlah 305.000 dolar Singapura tersebut kepada penyidik KPK sebagai gratifikasi. Namun laporan tersebut ditolak KPK lalu kemudian disita penyidik.
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Damayanti dan kawan-kawannya di beberapa tempat pada tanggal 13 Januari 2016 lalu. Damayanti, Abdul Khoir, Julia dan Dessy setelah tertangkap tangan langsung menjadi tersangka. Belakangan, Budi Supriyanto juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lalu ditahan setelah dijemput paksa pasca dua kali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.
