Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membuka rapat koordinasi PDI Perjuangan di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Puan, dirinya sendiri diminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri lantaran berhalangan hadir. Puan berkata Mega tidak bisa membuka rakor bidang Kemaritiman karena menghadiri peringatan hari bumi di Banten.
"Memperingati hari Bumi di Banten. Ibu Mega mengatakan kalau kamu datang sekalian saja membuka. undangan ini Menko, ya memang skalian aja Menko membuka," kata Puan saat membuka rakor bidang kemaritiman yang bertajuk "Menggerakan Poros Maritim Dunia untuk Kesejahteraan Rakyat," di Grand Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (25/4/2016).
Dikatakan Puan, hasil rakor ini harus bisa diimplementasikan kepada kepentingan masyarakat. Terlebih, kata Puan, rakor tersebut dihadiri beberapa menteri di jajaran Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi, dia berharap visi dan misi partai bisa diselaraskan dengan apa yang telah dicanangkan Jokowi soal Poros Maritim.
"Harus kita selaraskan dengan visi Trisakti dan Nawacita. Maritim hari memang sangat penting berperan dan berfungsi pelaksanaan presiden Jokowi yang menitik beratkan kepada poros maritim. Tugas dari kita menyambungkan dan menyelaraskan bahwa akan ada menteri lain dan memberikan masukan dan pembahasan dari tor yang disampaikan selaras dengan program perjuangan kita," kata Puan.
Selain itu, dia juga meminta kepada para kepala daerah yang juga kader PDIP bisa melanjutkan visi dan misi dari partai agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Karena sebagai partai harus berkontribusi kepada rakyat, para kepala daerah harus intinya visi misinya sama dengan partai jangan sampai nanti kepala daerah yang sudah jadi tidak bisa memgimplemaentasian visi," kata dia.
Puan juga menyinggung soal masalah transportasi laut yang masih belum memadai. Seharusnya, kata dia, Indonesia yang sebagian besar wilayah perairan bisa ditopang dengan transportasi yang lebih baik.
"Kenapa kita harus melakukan poros martim, karena 90 persen transportasi laut tidak dimiliki Indonesia kita hanya 10 persen, yang 90 persen dipunyai Korea dan Denmark," kata dia.
