Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mendukung Presiden Joko Widodo menjadi tokoh dalam upaya rekonsiliasi peristiwa 1965.
"Saya tetap dari dulu berpandangan presiden harus menjadi aktor bagi rekonsiliasi bangsa. Saya lebih fokus dia sebagai pembangun kohesi sosial dia harus menjadi tokoh solidarity maker," kata Fahri di DPR, Senin (25/4/2016).
Namun, dia berharap langkah Presiden tidak sepotong-potong supaya beban masa lalu bisa hilang seutuhnya. Fahri mengaku ini langkah yang sulit. Sebab, pemerintah mengakui kesalahannya.
"Ini ide besar, perlu tidak saja pikiran, tapi juga kemantapan hati menjadi seorang sosial integrator. Menjadi orang yang melakukan rekonsiliasi secara massif," ujarnya.
Dia berharap Presiden Jokowi mencari cerita dari semua sisi. Supaya upaya rekonsiliasi ini berjalan dengan baik.
"Semua, ini bukan cuma dua ini, berani nggak. Itu memerlukan kapasitas untuk memimpin. Ini bisa menyebabkan luka lama bangkit dan bisa tidak produktif untuk bangun integrasi kita," ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan dipanggil Presiden Jokowi untuk pembahasan kasus pelanggaran HAM, termasuk tragedi 1965.
"Tadi laporan mengenai masalah HAM, PKI dan HAM segala macam," kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Luhut mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan mencari kebenaran perihal kuburan massal dari korban tragedi 1965. Presiden, katanya, ingin mengetahui kepastian ada tidaknya ratusan ribu orang yang meregang nyawa pada tragedi tersebut.
"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa sekian ratus ribu yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal," ujar Luhut.
TERPOPULER
