Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas pelarangan sepeda motor melintasi Jalan Jenderal Sudirman hingga ke kawasan Senayan. Namun ada tudingan keras di balik rencana itu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana (Sani) mencurigai perluasan larangan motor masuk Sudirman-Senayan lantaran untuk menutupi ketidakjelasan proyek jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
"Itu menurut saya menutupi rasa bersalah (pemprov DKI) karena ERP tidak berjalan," ujar Sani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Karena belum bisa mengurai kemacetan dan menerapkan sistem ERP, langkah yang diambil pemprov DKI atau Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta dikatakan Sani ialah membatasi pengendara motor.
Menurut Sani, mengatur kemacetan di Jakarta sudah benar apabila menerapkan sistem ERP di sejumlah jalan di Ibu Kota. Hanya saja ia menyayangkan pemprov DKI tak kunjung merealisasikan sistem tersebut.
"Yang paling benar itu (untuk mengatasi kepadatan di jalan) ERP. Cuma kan tidak berjalan. Mungkin karena Pak Ahok ingin semuanya sendirian (nggak perlu konsultasi dengan DPRD)," jelas dia.
