Suara.com - Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa dilematis dalam menjalankan tugas. Di satu sisi kasihan kepada warga yang rumahnya ditertibkan karena berdiri di ruang terbuka hijau, di sisi lain petugas harus bersikap tegas dalam menjalankan tugas.
"Mau bagaimana lagi mas, kita kan diperintah sudah menjadi kewajiban," kata salah satu anggota Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Limbong, di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, usai menertibkan puluhan kios bermasalah, Rabu (5/4/2016).
Limbong mengaku tiap kali menjalankan tugas dan berhadapan dengan warga, ada beban moral tersendiri.
"Saya merasa kasihan juga sih mas, mana ada yang mau digusur rumahnya mas, tapi ini perintah, kan yang kita lakukan pasti pimpinan sudah sosialisasi bahwa pemukiman atau tempat yang dihuni bukan miliknya dan berdiri di tanah negara pula," kata Limbong.
Limbong pernah merasakan sendiri betapa sedih rumah digusur. Itu terjadi ketika dia masih duduk sekolah menengah atas. Ketika itu rumahnya di daerah Pondok Kopi yang berdiri di lahan negara terkena penertiban pemerintah.
"Saya dulu sempat mas, mengalami itu, tapi bagaimana memang pemukiman bukan untuk dihuni, karena berdiri di tanah negara, ya saya ikut saja pindah mas," kata Limbong.
Tetapi, menurut dia, pemerintah sekarang jauh lebih baik karena memberikan kompensasi kepada warga yang terkena proyek penertiban.
"Kalau dulu mana ada mas, digusur dikasih tempat seperti rusun, sekarang kan dikasih ya mungkin memang merasa sudah lama tinggal di sana penolakan pasti ada, lah mas," kata Limbong.
Saat ini, Limbong tinggal di daerah Bekasi bersama keluarganya. Sekarang keluarganya merasa hidup tenang karena memang tinggal di daerah hunian.
"Saya menggontrak mas, sama istri dan anak, saya juga tahu kok tempat saya tinggal itu adalah tempat hunian," kata Limbong.
"Kita harus sadarlah mas, bila memang bukan hunian, kan di tanah negara harus ikut saja mau bagaimana lagi kalau memang sudah menjadi keputusan," Limbong menambahkan.
TERPOPULER
