Suara.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang menyebutkan Presiden Joko Widodo mendukung Setya Novanto menjadi calon Ketua Umum (Ketum) Golkar. Dia menegaskan Pemerintah tidak ingin mencampuri pemilihan orang nomor satu di partai berlambang beringin tersebut.
"Pemerintah sama sekali tidak ingin campur tangan dalam penentuan siapapun yang mau jadi Ketua Umum Golkar," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Dalam hal ini, Jokowi mempersilahkan Partai Golkar melakukan Musyawarah Nasional (Munas) yang salah satu agendanya adalah memilih calon ketua umum secara demokratis.
"Eranya sekarang ini terbuka, era demokrasi, dan Pemerintah sangat menghargai kemandirian Parpol. Sehingga dengan demikian tak ada pikiran oleh pemerintah untuk mencampuri urusan demokrasi yang ada di partai Golkar," ujar dia.
Terkait ada pejabat atau Menteri Kabinet yang berlatar belakang partai Golkar mendukung salah satu kandidat, menurut Pramono, yang bersangkutan tentu bukan representasi Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Pejabat yang mendukung salah satu kandidat calon Ketum Golkar berlatar belakang sebagai kader Golkar itu merujuk kepada Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang belakangan santer diberitakan memberikan dukungan kepada Setya Novanto, eks Ketua DPR RI.
"Bahwa kemudian ada orang per orang yang memiliki latar belakang sebagai kader Golkar, ya silahkan saja kalau mau mendukung. Tetapi bukan kemudian artinya adalah Presiden, artinya adalah Istana, artinya adalah Pemerintah (mendukung). Karena yang bersangkutan kader Golkar, kalau kader Golkar yang silahkan saja untuk berikan dukungan. Itu urusan personal," tegas dia.
Pramono mengakui, memang belakangan banyak petinggi Golkar menanyainya mengenai apakah betul Luhut mengatasnamakan Presiden Jokowi mendukung Setya Novanto. Dirinya pun menegaskan tidak da.
"Yang paling penting ditegaskan supaya tidak jadi rumor, karena banyak juga petinggi Golkar yang menanyakan kepada kami apakah ada hal tersebut (Presiden mendukung Novanto). Sebagai Pemerintah kami tidak ikut campur urusan Munas Golkar. Kalau pun ikut campur itu cuma membuka (Munas) itu karena memang diundang, gak ada yang lain," tandasnya.
