Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyampaikan amandemen UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak harus dilakukan dengan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan. Draf amandemen diterima Kementerian PMK sejak 23 Januari 2016 dan sekarang sudah dibahas ditingkat kementerian dan lembaga terkait serta uji publik dengan LSM.
"Rakor hari ini memutuskan untuk menambah hukuman atau pemberatan hukuman, publikasi identitas pelaku kepada publik, hukuman sosial dan pelaku yang dikenakan hukuman diberi pendampingan dan rehabilitasi kejiwaan," kata Puan usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Rapat koordinasi, antara lain dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, serta perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Polri.
Yasona mengatakan keputusan rakor tadi ialah pemberian pemberatan hukum kepada pelaku kejahatan seksual. Misalnya, kata Yasona, pemberatan hukuman untuk pelaku pencabulan sampai seumur hidup atau hukuman mati.
"Kalau korban meninggal hukuman mati dan seberat-seberatnya seumur hidup. Jadi dari hukuman 15 tahun menjadi 20 tahun, dari 20 tahun menjadi seumur hidup. Teknisnya akan dibahas tim," kata Yasona.
Rapat koordinasi dilangsungkan tak lama setelah terjadi kasus kekerasan yang menimpa Yuyun (14), pelajar kelas II SMP Negeri 5, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Yuyun diperkosa oleh 14 pemuda usai pulang sekolah pada pertengahan April, dan setelah itu dibunuh.
