Suara.com - Akhir Mei 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggusur pemukiman liar di pinggiran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menolak disebut bakal melakukan penggusuran warga Bukit Duri. Sebab menurutnya, bangunan yang akan ditertibkan oleh Pemprov DKI ialah warga yang melakukan 'reklamasi' sungai.
"Kita sebetulnya nggak gusur (warga) Bukit Duri, ini kasusnya sama seperti Kampung Pulo, kita menggusur rumah-rumah liar yg diatas penampang Ciliwung," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Ahok menegaskan apabila penggusuran pemukiman warga Bukit Duri ditunda, maka proyek normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,9 kilometer di Kampung Melayu dan Bukit Duri akan molor. Padahal proyek tersebut ditargetkan selesai tahun ini.
"Ya harusnya (akhir bulan ini). Kalau kita nggak mau akhir bulan ini proyek ciliwung nanti tertunda," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan sebelum melakukan penertiban. Pemprov DKI lebih dulu akan melayangkan Surat Peringatan 1 (SP1) ke warga.
Ia mengklaim sebagian warga sudah mau pindah ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusinawa). Namun saat ditanya akan direlokasi kemana para warga, Ahok tidak tahu.
"Tetap kita kasih SP 1 dulu, terus SP2 . Beberapa sudah setuju kok mau pindah. Saya nggak tahu pindah ke mana, kamu mesti tanya wali kota," jelas Ahok.
