Wakil ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah untuk terus lakukan klarifikasi atas pemberitaan media Filipina, terkait adanya uang tebusan kepada penyandera empat anak buah kapal warga negara Indonesia.
"Itu satu hal yang menurut saya tidak sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Jadi menurut saya itu penting untuk pihak pemerintah untuk mengklarifikasi," kata Hidayat, di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, kamis (12/5/2016).
Jika dibiarkan, menurut Hidayat, hal tersebut bisa memicu terjadinya kejadian yang sama.
"Sebab kalau dibiarkan ada bayar-bayar seperti ini dikhawatirkan ini akan menumbuh suburkan mereka. Mereka kemudian akan menyandera lagi, merampok lagi dan itu akan bermasalah," tambah politisi PKS tersebut.
Menurut Hidayat, perlu ketegasan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan klarifikasi, bahwa pemerintah Indonesia, katanya, tidak setuju untuk memberikan uang tebusan kepada penyadera.
"Jadi menurut saya, dengan adanya informasi dari media di Filipina bahwa ada pembayaran sampai dengan 50 peso, itu harus diklarifikasi pemerintah. Pemerintah harus menegaskan bahwa itu tidak pernah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah tidak setuju dengan seperti begitu begituan," tegas Hidayat.
Ketegasan dari pemerintah Indonesia untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut, kata Hidayat, dibutuhkan agar daerah Indonesia dan sekitarnya, tidak dijadikan daerah perampokan yang legal.
Oleh karena itu, menurut Hidayat, kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Filipina dan Malaysia, melakukan patroli bersama, perlu diapresiasi.
"Supaya sekali lagi tidak dijadikan daerah ini sebagai daerah perampokan yang legal. Karenanya kita apresiasi apa yang sudah disepakati antara pihak pemerintah Filipina, Indonesia dan Malaysia untuk melakukan patroli bersama," tutup Hidayat.
