Suara.com - Sikap Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai penyelesaian tragedi 1965. Pemerintah inginkan kasus pelanggaran HAM berat massa lalu bangsa Indonesia tersebut diungkap secara terang benderang agar tidak jadi beban sejarah bagi generasi ke depan.
Namun Menhan Ryamizard menentang upaya itu, salah satunya menolak Simposium Tragedi 65 karena dituding mengakomodir kelompok komunis. Bahkan dia menolak pembongkaran kuburan massal korban tragedi 65 di beberapa daerah yang jumlahnya mencapai 400.000 jiwa.
"Ya kalau tidak setuju pengungkapan 400.000 (jenazah dikubur massal) itu ya silahkan saja. Kami bikin Simposium untuk klarifikasi yang 400.000 itu. Mungkin Pak Menhannya belum menangkap apa yang saya maksud itu. Kalau dia tidak mau, berarti dia setuju jumlah korban 65 sebanyak 400.000 itu," kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Sementara itu, disinyalir penolakan terhadap pengungkapan kasus 65 juga muncul dari kelompok purnawirawan TNI, bahkan di kalangan Angkatan Darat. Terkait itu, Luhut sebagai Menko Polhukam telah menemui Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono untuk menjelaskan hal tersebut.
"Kemarin saya sudah jelaskan juga kepada TNI Angkatan Darat," ujar dia.
Sementara itu mengenai adanya Simposium tandingan yang gelar kelompok purnawirawan TNI dan didukung oleh Menhan, Luhut mempertanyakan rencana tersebut.
"Mengenai Simposium apanya yang mau ditandingi. Yang hadir kemarin semua ada (unsur TNI AD dan korban tragedi 65). Ada yang tidak datang (dari TNI dan Purnawirawan) itu urusan dia. Kalau tidak datang masak dipaksa," imbuh dia.
