Suara.com - Ketua simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain, Letnan Jenderal (Purn) TNI Kiki Syahnakri, ingin dipertemukan dengan panitia simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965. Kiki berharap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memediasi pertemuan.
"Kita harapkan nanti ada duduk bersama dengan panitia simposium nasional 65 di Hotel Aryaduta difasilitasi oleh menkopolhukam, memadukan ini. Harapannya ada kesepakatan dari ini," ujar Kiki di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Simposium Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016). Sedangkan simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016). Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 adalah Letjen (Purn) Agus Widjojo. Agus merupakan Gubernur Lemhanas. Simposium ini diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa serta didukung Luhut.
Kiki mengatakan pertemuan diharapkan memunculkan jalan keluar atas masing-masing rekomendasi kepada pemerintah.
"Kita harap jangan hanya menyerahkan dan pemerintah meramu. Lalu kalau nggak cocok jalan sendiri lagi. Itu nggak rekonsiliasi dong. Pak Agus menyatakan kita serahkan saja pada pemerintah. Tapi kami ingin duduk bersama satu rekomendasi. Tetap harus fair," kata dia.
Menurut Kiki pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada PKI.
"Yang ada itu merasa menyesal dengan masa lalu, yang memulai, kan PKI. Yang seharusnya minta maaf itu PKI kok kepada masyarakat dan bangsa ini. Nggak usahlah diungkit-ungkit minta maaf," kata Kiki.
Kiki juga menyarankan agar pemerintah jangan melakukan pembongkaran terhadap kuburan massal atas peristiwa 1965.
"Nggak usahlah (membongkar), itu terlalu jauh, karena itu akan membangkitkan kembali konflik horisontal. Akan lebih bermanfaat kalau sama-sama melihat ke depan. Kembali menghadap musuh-musuh Pancasila," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah sedang proses pembentukan tim verifikasi data 122 kuburan massal korban 1965.
Data itu diserahkan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965, beberapa waktu lalu. Upaya identifikasi dan pembongkaran kuburan massal korban 1965 tersebut akan melibatkan Angkatan Darat, kata Luhut baru-baru ini. Pembongkaran kuburan ini sebagai bagian dari upaya meluruskan sejarah.
