Suara.com - Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen mengklaim bahwa Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menerima semua hasil rekomendasi Simposium Nasional 'Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Partai Komunis Indonesia'.
Hal itu disampaikan Kivlan yang datang bersama para purnawirawan TNI penggagas Simposium dan pimpinan ormas usai menemui Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/6/2016).
"Prinsipnya Pemerintah menerima semua rekomendasi Simposium kami di Balai Kartini kemarin," kata Kivlan.
Namun, kata dia, Luhut menampung dulu rekomendasi tersebut dan dijadikan satu dengan hasil rekomendasi Simposium Nasional penyelesaian tragedi 1965 yang diselenggarakan Kementerian Polhukam dan Lemhanas beberapa waktu lalu.
Kemudian hasil rekomendasi tersebut dikaji sebagai masukan untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu pada tragedi 1965.
"Rekomendasi sudah diserahkan, jadi kini disatukan (Sengan Simposium Nasional Tragedi 65) supaya sama," ujar dia.
Kivlan menambahkan, kelompoknya tetap meyakini bahwa ada kebangkitan PKI gaya baru di Indonesia dan harus dicegah.
"Pokoknya PKI tidak boleh hidup. Menko Polhukam setuju PKI tidak boleh hidup," tutur dia.
Secara terpisah, Ketua Panitia Simposium Anti PKI, Letjen (Purn) TNI Kiki Syahnakri menuturkan pihaknya menunggu arahan Pemerintah untuk mempertemukan pihaknya dengan pihak panitia Simposium Nasional Tragedi 1965.
"Belum (kapan dipertemukan), kami masih menunggu. Akan disatukan nanti rekomendasinya," kata Sekjen Perhimpunan Pensiunan Angkatan Darat (PPAD) tersebut.
