Rekomendasi Soal Pelanggaran HAM 1965 Segera Diserahkan ke Jokowi

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan mengaku pertemuannya dengan para purnawirawan TNI dan forum umat Islam yang menyelenggarakan Simposium Nasional 'Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Partai Komunis Indonesia'‎ berlangsung dengan suasana bersahabat. Pembicaraan berlangsung komunikatif tanpa ada ketegangan, termasuk saat Luhut berbincang dengan Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen yang sebelumnya menyatakan akan mengajarkan Luhut tentang kebangkitan PKI gaya baru.

‎"Pertemuan tadi baik-baik saja, anda dengar tadi kami ketawa-ketawa. Tadinya kan banyak nggak pas, sekarang sudah pas (persepsi tentang PKI)," kata Luhut di kantornya kepada wartawan, Jumat (3/6/2016).

Mengenai rekomendasi yang disampaikan kelompok Simposium "Anti PKI" tersebut, Luhut ‎tetap mengacu pada perundang-undangan yang ada. Menurut dia parameternya mengacu pada TAP MPRS 1966, UU No 27 Tahun 1999 dan TAP MPR Tahun 2003 tentang larangan partai komunis dan paham marxisme di Indonesia.

"Semua diserahkan sesuai garis pemerintahan dan ketentuan undang-undang," ‎ujar dia.

Luhut menuturkan, pihaknya tengah mengumpulkan masukan dari berbagai pihak mengenai dugaan kasus pelanggaran HAM berat pada tragedi 1965 untuk dikaji sebelum disampaikan kepada Presiden. Baik itu rekomendasi dari Simposium ‎Nasional Tragedi 1965 yang digagas Lemhanas, Simposium "Anti PKI" di Balai Kartini Jakarta maupun dari tim Kejaksaan Agung serta Komnas HAM.

"Saya harap bulan-bulan ini, kami lihat nanti. Kan masih mengumpulkan masukan dari tim Jaksa Agung‎, Komnas HAM, Lemhanas. Kami lihat, baca dan akan dirumuskan itu semua," tutur dia.

Dia menambahkan, semua masukan rekomendasi tersebut akan dikaji dan disinkronkan. Luhut menekankan bahwa Pemerintah akan terbuka atas semua masukan, khusus tragedi 1965 akan diungkap secara terang benderang.

"‎Iyalah (disinkronkan), masa terobos mentah-mentah kami kasih ke Presiden, nggak dong. Upaya penyelesaian (kasus 1965) masih ada, kami intinya akan terus terang. Sudah berkali-kali kami menyesalkan, begitulah peristiwa 1965," kata dia.