Suara.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid berharap Presiden Joko Widodo melakukan diplomasi kepada pemerintah Cina agar menghentikan pelarangan melaksanakan ibadah puasa bagi muslim Uighur.
"Fraksi PKS sudah membuat siaran pers yang ditunjukkan pada Presiden Jokowi, dan saya berharap Pak Jokowi sebagai tokoh yang dekat dengan umat Islam di Indonesia dan juga dengan pimpinan di Tiongkok, untuk bisa melakukan peran ini," kata Hidayat di gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Rabu (8/6/2016).
Hidayat mengatakan berpuasa merupakan murni sebagai sikap ketaatan terhadap ajaran agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan terlarang seperti terorisme dan tindakan yang membahayakan orang lain.
Itu sebabnya, kata Hidayat, wajar apabila umat Islam di Indonesia terganggu dengan kebijakan pemerintah Cina.
"Berpuasa, kan bagian dari melaksanakan ajaran agama, yang tidak terkait dengan terorisme, radikalisme, tidak terkait juga dengan separatisme. Jadi sangat baik kalau Pak Presiden Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, tentu tidak nyaman, saudara-saudara kami berpuasa saja tidak boleh," tutur Hidayat.
Hidayat merujuk pada pemerintah Turki yang tahun lalu sempat menegur pemerintah Cina dalam kasus yang sama. Jika Turki bisa bersikap, kata Hidayat, Indonesia juga harus bisa.
"Saya berharap Pak Jokowi yang dekat dengan pihak Tiongkok untuk melakukan peran maksimalnya, untuk meyakinkan. Tahun lalu, pihak Turki sudah meyakinkan pihak Tiongkok atas hal ini, tetapi ternyata diulangi lagi. Kalau Turki bisa saya yakin Pak Jokowi bisa," tutur Hidayat.
Hidayat menyesalkan sikap pemerintah Cina. Jika mereka tidak setuju dengan radikalisme, seharusnya jangan tidak dilakukan melarang orang beribadah.
"Justru kalau mereka tidak suka dengan radikalisme, terorisme, separatisme, jangan larang umat beribadah, sebab itu membuat mereka enggak nyaman. Tetapi kalau umat itu dirangkul, diberi haknya untuk beribadah, dihormati, tentu mereka akan semakin dekat dengan Presiden," kata Hidayat.
