PKS Minta Jokowi Tegur Cina karena Larang Muslim Puasa

Siswanto | Dian Rosmala | Suara.com

Rabu, 08 Juni 2016 | 14:50 WIB
PKS Minta Jokowi Tegur Cina karena Larang Muslim Puasa
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di rumah duka mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Tuty Alawiyah, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (4/5/2016). [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Suara.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid berharap Presiden Joko Widodo melakukan diplomasi kepada pemerintah Cina agar menghentikan pelarangan melaksanakan ibadah puasa bagi muslim Uighur.

"Fraksi PKS sudah membuat siaran pers yang ditunjukkan pada Presiden Jokowi, dan saya berharap Pak Jokowi sebagai tokoh yang dekat dengan umat Islam di Indonesia dan juga dengan pimpinan di Tiongkok, untuk bisa melakukan peran ini," kata Hidayat di gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Hidayat mengatakan berpuasa merupakan murni sebagai sikap ketaatan terhadap ajaran agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan terlarang seperti terorisme dan tindakan yang membahayakan orang lain.

Itu sebabnya, kata Hidayat, wajar apabila umat Islam di Indonesia terganggu dengan kebijakan pemerintah Cina.

"Berpuasa, kan bagian dari melaksanakan ajaran agama, yang tidak terkait dengan terorisme, radikalisme, tidak terkait juga dengan separatisme. Jadi sangat baik kalau Pak Presiden Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, tentu tidak nyaman, saudara-saudara kami berpuasa saja tidak boleh," tutur Hidayat.

Hidayat merujuk pada pemerintah Turki yang tahun lalu sempat menegur pemerintah Cina dalam kasus yang sama. Jika Turki bisa bersikap, kata Hidayat, Indonesia juga harus bisa.

"Saya berharap Pak Jokowi yang dekat dengan pihak Tiongkok untuk melakukan peran maksimalnya, untuk meyakinkan. Tahun lalu, pihak Turki sudah meyakinkan pihak Tiongkok atas hal ini, tetapi ternyata diulangi lagi. Kalau Turki bisa saya yakin Pak Jokowi bisa," tutur Hidayat.

Hidayat menyesalkan sikap pemerintah Cina. Jika mereka tidak setuju dengan radikalisme, seharusnya jangan tidak dilakukan melarang orang beribadah.

"Justru kalau mereka tidak suka dengan radikalisme, terorisme, separatisme, jangan larang umat beribadah, sebab itu membuat mereka enggak nyaman. Tetapi kalau umat itu dirangkul, diberi haknya untuk beribadah, dihormati, tentu mereka akan semakin dekat dengan Presiden," kata Hidayat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Muslim Uighur Cina Dilarang Puasa, PPP: DPR Harus Menentangnya

Muslim Uighur Cina Dilarang Puasa, PPP: DPR Harus Menentangnya

News | Rabu, 08 Juni 2016 | 13:47 WIB

Cina Jamin Ramadan Tanpa Diskriminasi, Tapi Bagaimana Praktiknya?

Cina Jamin Ramadan Tanpa Diskriminasi, Tapi Bagaimana Praktiknya?

News | Kamis, 02 Juni 2016 | 17:52 WIB

Cina: Militan Uighur Ancaman Nyata bagi Indonesia

Cina: Militan Uighur Ancaman Nyata bagi Indonesia

News | Kamis, 17 Maret 2016 | 17:40 WIB

Begabung Dengan Kelompok Radikal, Warga Muslim Uighur Dieksekusi

Begabung Dengan Kelompok Radikal, Warga Muslim Uighur Dieksekusi

News | Selasa, 14 Juli 2015 | 07:16 WIB

Terkini

Penyerangan Tentara Israel ke Global Flotilla dan Jurnalis Indonesia Dianggap Pelanggaran Hukum Laut

Penyerangan Tentara Israel ke Global Flotilla dan Jurnalis Indonesia Dianggap Pelanggaran Hukum Laut

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 07:07 WIB

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:19 WIB

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:11 WIB

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:09 WIB

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:18 WIB

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:16 WIB

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:10 WIB

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:08 WIB