Suara.com - Hasil Musyawarah DPD Golkar DKI Jakarta merekomendasikan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Menanggapi hal itu, Ahok merasa beruntung karena di sisi lain relawan Teman Ahok juga sudah berhasil mengumpulkan satu juta fotocopy KTP sebagai syarat maju lewat jalur independen.
"Kita dalam Musda Golkar dapatkan 24 kursi untuk maju. Jadi sekarang kita punya dua jalan. Kita mau jalan tol atau jalan biasa, dua-duanya bisa terbuka," kata Ahok di Markas Teman Ahok, Komplek Graha Pejaten nomor 3, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (19/6/2016)
Sebelum Golkar merapat, Partai Nasdem dan Hanura lebih dulu memberikan dukungan. Bila Ahok maju melalui jalur partai, total kursi dari koalisi ketiga partai tersebut sudah cukup untuk membawa Ahok bertarung di Pikada DKI.
Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah mensyaratkan sekurang-kurangnya parpol atau gabungan parpol memiliki 20 persen kursi atau 25 persen suara sah pemilu 2014 untuk mengusung satu pasangan calon. Golkar, Partai Nasdem, dan Hanura masing-masing memiliki 9, 5 dan 10 kursi. Merujuk aturan tersebut, minimal ada 21 kursi untuk mengusung satu pasangan calon.
"Dulu kan ragu, apakah ada partai mau dukung atau tidak, ternyata sebelum 1 juta pun partai menyatakan mendukung kita," ujar Ahok.
Untuk memutuskan apakah akan maju lewat jalur independen atau partai, mantan Bupati Belitung Timur itu berharap ada komunikasi antara antara Teman Ahok dengan partai pendukung.
"Jadi kita mesti duduk bersama, yang penting misi untuk memberikan jaminan saya untuk maju sebagai gubernur ini terbuka," katanya.
