Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bekerja keras membenahi pengelolaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kondisinya carut marut.
Ahok menilai pendataan aset pemerintah ketahuan tidak beres sejak Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta dipimpin oleh Endang Widjajanti. Itu sebabnya, Endang kemudian diganti oleh Heru Budi Hartono. Heru sekarang jadi calon pasangan Ahok untuk maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022 melalui jalur non partai.
"Waktu Bu Endang kan nggak beres, kan dulu kita ganti naikin Bu Endang supaya dia beresin. Bertahun-tahun nggak beres juga, makanya kita masukin Pak Heru," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Setelah Heru menjabat, muncul lagi kasus Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta membeli tanah yang ternyata aset pemerintah sendiri sebesar Rp648 miliar pada 13 November 2015. Tanah seluas 4,6 hektare tersebut berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng. Pembelian tanah untuk pembangunan rumah susun tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015 yang dibuka awal Juni 2016.
Ahok menilai Heru juga tidak menguasai masalah pengelolaan dan pendataan aset.
"Pak Heru kan nggak begitu ngerti," kata Ahok.
Saat ini, Ahok telah menarik dua orang dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk masuk ke BPKAD. Mereka diharapkan mampu membenahi pengelolaan aset pemerintah DKI.
"Kita tarik lagi dari BPK dua orang, BPKP satu orang nah sekarang mulai kita telusuri mulai ketahuan nih makanya aset kita banyak kita ambil balik buat bangun RPTRA sekarang," kata Ahok.
