Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, Selasa (12/7/2016). Luhut dipanggil mengenai penyanderaan tiga anak buah kapal (ABK) WNI di perairan Malaysia oleh kelompok milisi Abu Sayyaf pada Minggu (10/7/2016) lalu.
"Tadi saya minta waktu pada Presiden melaporkan beberapa hal, pertama menyangkut masalah penyanderaan, opsi-opsi apa yang akan kami ambil. Kedua tadi menyangkut masalah Laut Cina Selatan. Presiden sudah menyikapi semua apa yang kemungkinan kemungkinan bisa terjadi ke depan," kata Luhut di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun Luhut enggan menjelaskan apa saja opsi-opsi yang akan diambil dalam pembebasan WNI yang disandera kelompok bersenjata asal Filipina tersebut. Dia mengatakan bahwa Pemerintah belum mengambil pilihan operasi militer dalam pembebasan WNI yang ditawan tersebut.
"Jadi saya pikir, serahkan pada pemerintah. Kami terus terang sudah punya pilihan-pilihan apa yang akan kami lakukan menyangkut penyanderaan, karena ini bukan kasus pertama. Tapi satu hal, opsi untuk melakukan operasi militer itu masih kami kesampingkan karena itu menyangkut masalah konstitusi daripada negara lain. Dan tentu kita harus hormati," ujar dia.
Selanjutnya, kata Luhut, dilakukan langkah-langkah meningkatkan pengamanan jalur lalu lintas laut di wilayah antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Terkait pengamanan jalur perdagangan laut antar negara tersebut, Menteri Pertahanan RI akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia dan Filipina.
"Menhan RI segera bertemu dengan Menhan Malaysia dan Filipina terkait peningkatan pengamanan tersebut," tutur dia.
