Aksi anarkisme yang dilakukan orangtua pasien yang mendapat vaksin palsu terjadi di beberapa rumah sakit yang teridentifikasi menggunakan vaksin palsu. Tak hanya oknum dokter yang terlibat, dokter-dokter lainnya pun juga menjadi pelampiasan orangtua pasien, meski sama sekali tak terkait kasus vaksin palsu.
Untuk menghindari kekisruhan, Ketua PB (Pengurus Besar) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. dr. Ilham Oetama Marsis mengusulkan agar pemerintah mendirikan posko pengumuman pengaduan di Dinas Kesehatan setempat.
"Posko untuk menghindari kekisruhan masyarakat yang pernah membawa anaknya. Ini berfungsi menerima pengaduan untuk pelayanan vaksinasi, serta memberikan penjelasan mengenai periode vaksinasi pada bayi yang terindikasi menerima suplai vaksin palsu," ujar Prof Marsis pada temu media di kantor PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Dengan adanya posko pengaduan ini, Marsis berharap agar masyarakat khusunya orangtua pasien yang terindikasi menerima vaksin palsu mendapatkan pengarahan yang jelas, kapan buah hatinya akan mendapatkan vaksinasi ulang sesuai ketentuan yang ada.
"Yang terjadi, mereka (orangtua pasien) bertindak anarkis di rumah sakit dan menyalahkan tenaga medis tanpa mengedepankan asas praduga tak bersalah," imbuh Marsis.
Ia pun meminta kepada pihak kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan bagi tenaga dan fasilitas kesehatan agar pemberian pelayanan pada masyarakat bisa berjalan seperti biasa.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi kejadian ini, karena permasalahan kesehatan seluruh rakyat harus disandarkan kepada kemaslahatan bersama," tutupnya.
