Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangun Arsul Sani menilai pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo karena dua hal.
Pertama karena kualitas dan pengalamannya di bidang tersebut. Selain itu Wiranto diangkat karena kompensasi politik Presiden Joko Widodo kepada Partai Hanura atas pencopotan Yuddi Chrisnandi dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Seleh Husin dari jabatan Menteri Perindustrian. Keduanya merupakan kader Partai Hanura.
"Saya melihat bahwa penunjukan Pak Wiranto itu sendiri karena dua hal. Pertama karena kapasitas beliau dan pengalaman beliau menangani bidang politik, hukum dan keamanan," kata Arsul di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
"Kedua, ya karena ini bagian dari restrukturisasi koalisi partai pendukung pemerintah. Karena kan 2 Menteri Hanura kan keluar dari kabinet," Arsul menambahkan.
Menurut Arsul, sudah menjadi suatu kewajaran apabila Wiranto ditempatkan di jabatan Menkopolhukam. Jabatan tersebut bisa dibilang sebanding dengan 2 Menteri yang dicopot.
"Hanura kan tinggal satu saja, itu karena tinggal satu, kedudukannya harus main. karena itu menteri senior. Yang saya lihat si itu. Pertama karena faktor kapabilitas, dan yang kedua ya kompensasi politik," tutur Arsul.
Selain itu, terkait reshuffle kabinet sudah merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini, kebijakan reshuffle sudah dipertimbangkan secara matang.
"Karena kan memang, ini sudah menyerahkan kepada presiden dengan segala kelebihan dan kekurangan," ujar Arsul.
