Suara.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pilihan Presiden Joko Widodo atas Wiranto sebagai Menkopolhukam merupakan indikasi dalam merombak kabinet, Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sebagai variabel berpengaruh.
Posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam, kata Hendardi, akan menentukan kinerja kementerian, kejaksaan, dan kepolisian terkait politik hukum dan keamanan.
"Kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impuntas pelanggaran HAM karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa- peristiwa itu. Bahkan dugaan keterlibatannya cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM," kata Hendardi melalui pernyataan tertulis kepada Suara.com, hari ini.
Hendardi termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil setelah Wiranto dipilih Jokowi menjadi menteri..
"Janji-janji Jokowi yang terang benderang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu," katanya.
Sekarang, kata Hendardi, rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019.
Wiranto, mantan Panglima ABRI dan sekarang memimpin Partai Hanura, ditunjuk Jokowi menjadi Menkopolhukam untuk menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Wiranto dilantik di Istana, kemarin.
