"Ada laporan penyimpangan biaya perkara. Namun kemudian mereka bisa memahami maksud dari biaya perkara itu," kata Dermawan.
Selain KPK, Dermawan diketahui pernah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan terkait klaim asuransi pimpinan MA sebesar Rp970 juta pada 2004. Menurutnya, pemeriksaan itu terjadi kesalahanm antara penggunaan model penganggarannya dengan sistem Daftar Isian Proyek (DIP), dan belum menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). BPK pin menyuruh agar premi itu dibayarkan langsung ke perusahaan dan tidak boleh lewat hakim agung.
"Menurut BPK, itu salah, harus dirinci. Setelah kami lengkapi, maka temuan BPK itu tidak menjadi temuan akhir," papar Dermawan.
