Anggota Komisi X DPR RI Popoing Otje Djundjunan alias Ceu Popong mengatakan tidak setuju pemotongan anggaran untuk tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp 23 triliun di APBN-P 2016. Politikus Golkar ini menilai anggaran untuk guru sudah sendiri cukup kecil sehingga tidak perlu dipotong.
"Kita manusiawi saja lah. Pemotongan boleh saja kalau memang kondisi keuangan seperti sekarang, boleh saja diharamkan, tapi jangan atuh, jangan guru. Dan, yang penting pejabat jangan korupsi," kata Ceu Popong dihubungi, Jumat (26/8/2016).
Ceu Popong melihat, pemotongan anggaran untuk guru ini sebagai karut marut manajemen keuangan negara. Karena, menurtnya, sepanjang sejarah Indonesia, anggaran negara tidak pernah turun. Malah harusnya mengalami pertambahan.
"Selama Indonesia merdeka, baru kali ini APBN-P sampai dua kali dan dua-duanya turun," kata dia.
"Karena itu, kalau ada yang kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru, seharusnya jangan diganggu," tutur Ceu Popong.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran PNSD dari APBN. Pemangkasan sebesar Rp23,3 triliun ini masuk dalam program penghematan transfer daerah sebesar Rp70,1 triliun. Alasan pemotongan ini karena overbudgeting.
"Jadi gurunya tidak ada, atau gurunya ada tapi tidak bersetifikat, sehingga tidak bisa diberikan tunjangan itu. Kan syarat dapat tunjangan guru yang bersertifikat," kata Sri di DPR, Kamis (25/8/2016).
