Jaksa penuntut umum Komisi pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa Damayanti Wisnu Putranti dengan pidana enam tahun penjara. Selain itu, dia juga dituntut untuk membayar denda berupa uang senilai Rp500 juta subsider enam bulan pidana kurungan.
"Menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan kepada saudara terdakwa," kata Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2016)
Jaksa menilai bekas anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan terbukti menerima uang suap dari Direktur PT. Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Uang tersebut diberikan dengan maksud untuk memuluskan proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku dan Maluku Utara.
Atas dasar itu, jaksa mengatakan Damayanti terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Ada sejumlah hal memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan jaksa. Yang memberatkan, Damayanti tak mendukung program pemerintah yang mencanangkan pemberantasan korupsi.
Yang meringankan, Damayanti menyesali mau perbuatan, mau menjadi justice collaborator, berlaku sopan dalam persidangan, dan telah mengembalikan uang.
