Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah yakin usulan Presiden Joko Widodo untuk pergantian Kepala Badan Intelijen Negara dari Sutiyoso ke Budi Gunawan sudah didasarkan pada pertimbangan matang.
"Orangnya harus dipercaya betul, dan dianggap dapat menjadi indera Presiden. Pertimbangan terkait BIN biasanya lebih tertutup," ujar Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Fahri mengatakan pergantian jabatan kepala BIN merupakan hak prerogatif Presiden. Itu sebabnya, penunjukan Budi Gunawan tidak perlu dipersoalkan.
"Pertama, Presiden punya hak prerogratif siapa yang jadi pembisik dia. Kepala BIN adalah mata, telinga Presiden," katanya.
DPR, kata Fahri, memposisikan diri sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan fit and proper test.
"Kita sebagai dewan hanya menguji apakah dia fit atau proper sebagai kepala BIN," kata Fahri.
