Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR T. B. Hasanuddin mengatakan temuan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan mengenai aliran dana teroris yang masuk ke Indonesia harus dikoordinasikan dengan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
"Kita harus berkoordinasi dengan Kepolisian, lalu Polri nanti akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melacak itu," kata Hasanuddin di DPR, Rabu (14/9/2016).
Politikus PDI Perjuangan menambahkan Polri juga harus berkoordinasi dengan interpol untuk menelusuri aliran dana tersebut.
"Polisi juga perlu berkoordinasi dengan interpol untuk melacak ke negara pengirimnya," tutur dia.
Kepala PPATK Muhammad Yusuf ketika rapat dengan Panitia Khusus Terorisme DPR, Kamis (8/9/2016), mengatakan dana untuk kegiatan teroris di Indonesia terbanyak berasal dari Australia. Menurut catatan PPATK dana yang mengalir dari Australia sebanyak Rp88,5 miliar ke para foreign terrorism fighter. Frekuensi dana yang masuk dari Australia ke Indonesia mencapai 97 kali.
Selain Australia, dana juga mengalir dari Brunei Darussalam dengan kisaran Rp2,6 miliar. Kemudian dari Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand.
"Negara yang pernah kirim dana ke Indonesia paling banyak dari Australia," kata Yusuf.
