Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengungkapkan adanya rapat informal antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya diduga membahas proyek infrastruktur jalan di Maluku.
"Sudah disampaikan (soal rapat setengah kamar), tanya (Andi) Taufan Tiro (PAN) saja, ya, ya(rapat itu ada)," kata Djemy usai diperiksa KPK, Rabu (21/9/2016).
Saat ditanyakan apakah dalam pertemuan tersebut ada bagi-bagi uang untuk memuluskan proyek yang anggarannya dari Kementerianpupera tersebut, Djemy tidak mau menjawab.
"Nah, tanya disana, sudah disampaikan ya," katanya.
KPK juga belum mau mengungkapkan hasil rapat informal tersebut secara detail.
"Yang akan dikonfirmasi secara detil tidak bisa disampaikan, tapi yang jelas dikonfirmasi peristiwa dan kejadian yang berujung pada kesepakatan berkaitan dengan komunikasi untuk proyek tersebut ya. Jadi fakta yang ada di persidangan akan didalam melalui berbagai macam cara. Salah satunya mengkonfirmasi dengan pihak yang diduga mengetahui informasi tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono mengaku bertemu dengan pimpinan Komisi V DPR. Pertemuan informal membahas usulan atau program aspirasi dalam bentuk proyek-proyek agar dimasukkan ke APBN 2016.
Peristiwa pertemuan tersebut juga terungkap dalam berkas tuntutan terhadap terdakwa Abdul Khoir. Dijelaskan, pertemuan informal pimpinan dan kepala kelompok fraksi Komisi V dengan pejabat-pejabat Kementerian PUPR, salah satunya Taufik Widjojono.
Pertemuan terjadi pada 14 September 2015, sesaat sebelum raker resmi di DPR. Undangan menghadiri pertemuan hanya dikirim melalui pesan singkat oleh Kabag Kesekretariatan Komisi V Prima M. B. Muwa.
Pertemuan dihadiri Djemi Francis, Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena, Lasarus, Yudi Widiana, Muhidin Mohamad Said.
