Suara.com - Calon Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno enggan berkomentar banyak terkait penertiban rumah-rumah warga yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bantaran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016) pagi. Dia khawatir pernyataannya dipolitisasi lawan politik jelang pilkada Jakarta.
"Saya tidak mau untuk komentari masalah yang hari ini terjadi karena itu akan dipolitisasi," ujar Sandiaga di kediaman mantan kader PDI Perjuangan, Jalan Borobudur 2, Menteng, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Sandaiga hanya mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebelum menertibkan rumah warga, pemerintah harus terlebih dahulu melihat kepastian hukum.
"Saya mengingatkan kita negara hukum kalau hukumnya belum jelas, baiknya kita tunggu kepastian hukumnya. Kalau sekarang hukumnya masih simpang siur dan ada pendapat hukum yang masih silang pendapat itu akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat," kata dia.
Setelah ada kepastian hukum, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Setelah kepastian hukum itu ada ya diserahkan keputusannya, harus sosialisasi, yang penting karena memanusiakan dalam satu proses itu adalah mengajak mereka berbicara menyentuh hati mereka," kata dia.
Menurutnya seorang gubernur, harus bisa berdiri di atas semua kepentingan dan bisa menyatukan keinginan masyarakat.
"Jadi itu yang saya rindukan dari pemimpin-pemimpin yang nanti akan menawarkan perubahan di Jakarta," kata dia.
TERPOPULER
