Suara.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan tanggapan terhadap isi pidato Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
"Ini ditunjukkan dengan angka Gini Rasio semakin besar, dari 0,38 Tahun 2013, meningkat 0,42 Tahun 2014, dan meningkat lagi 0,46 pada Tahun 2015," kata Tubagus Arif di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (5/10/2016).
Menurut PKS tingginya angka ketimpangan akan menjadi gangguan bagi stabilitas perekonomian. Apalagi, kata Tubagus, saat ini lapangan kerja bagi kelompok menengah ke bawah masih kurang.
"Dalam pidato Saudara Gubernur, menyebutkan angka Gini Rasio pada Bulan Mei 2016 sudah menurun menjadi 0,42, namun angka ini masih cukup tinggi," katanya.
Selain itu, PKS juga mempersoalkan kebijakan Ahok dengan mengurangi anggaran untuk pembebasan lahan untuk rumah susun, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau. Padahal, katanya, kebutuhan untuk hal tersebut sekarang sudah sangat tinggi dan mendesak.
"Jakarta sudah sangat kekurangan lahan untuk makam seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan fisik berupa superblok dan mal tanpa memperhatikan keseimbangan pemanfaatan lahan," kata Tubagus.
PKS juga menyoroti kebijakan pengurangan anggaran untuk revitalisasi dan pembangunan rusun di dalam kota, seperti Tambora dan Pasar Grogol.
"Padahal pengadaan tanah tidak akan banyak berpengaruh dalam mengurangi kemacetan di Jakarta tanpa usaha peningkatan transportasi publik dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi,"kata Tubagus.
Persoalan lain yang disorot PKS adalah minimnya penggunaan dana bantuan sosial dan program peningkatan usaha kecil enengah yang masih minim.
"PKS juga menyayangkan minimnya anggaran untuk program bidang pariwisata, padahal Jakarta sebagai ibu kota negara dan menjadi pintu gerbang masuk Indonesia, sangat potensial untuk menjadi wisata," kata Tubagus.
Tapi, PKS tetap mengapresiasi program Ahok atas penambahan anggaran untuk pengadaan alat berat dalam mendukung pengolahan sampah di unit Pengolahan sampah terpadu.
"Namun, hal ini harus diikuti dengan peningkatan kecepatan dan kinerja dalam pengolahan sampah yang sekarang dilakukan secara swakelola," kata Tubagus.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Jaksa Cecar Misteri Hilangnya Celana Robek, Ini Jawaban Jessica
Biadab, Bayi 1 Tahun Dimutilasi Ibu Kandungnya Sendiri
TERPOPULER
