Tak Ingin Pengusaha Rugi, Ahok Kembali Ajukan Raperda Reklamasi

Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi yang sempat dihentikan, untuk kembali dibahas oleh DPRD DKI Jakarta. Kedua Raperda itu, yakni Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Iya (mengajukan pembahasan raperda)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Ahok mengusulkan dua Raperda tersebut dibahas agar tidak merugikan para pengusaha yang mengerjakan proyek reklamasi 17 pulau di Tekuk Jakarta.

"Pengusaha sudah bangun masa dimentokkan, kita mau kembangkan. Kepulauan Seribu, semua mau dikembangkan, kalo tidak diajukan bagaimana?" ujar Ahok.

Pada 12 April 2016 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menolak melanjutkan pembahasan dia raperda reklamasi. Alasan penghentian pembahasan terkait Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Kamis (31/3/3016) malam.

Sanusi diduga menerima suap Rp2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian. Lanjutan dari kasus suap tersebut, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

Pembahasan Raperda sempat tarik-ulur. Diduga karena pengembang enggan membayar kewajiban senilai 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak atas setiap pembuatan pulau kepada pemerintah.

Semenjak penghentian pembahasan Raperda, pengembang reklamasi tidak bisa melangsungkan pembangunan di pulau reklamasi hingga pembahasan dilanjutkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak bisa menerbitkan izin mendirikan bangunan kepada para pengembang.

IMB baru dapat terbit setelah revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Perda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terbit. Karena dua aturan itu yang menjadi landasan hukum pengembang membangun apapun di atas pulau reklamasi.