Dua Tahun Jokowi-JK, Ini yang Sudah Dilakukan

Suara.com - Salah satu pekerjaan rumah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama dua puluh empat bulan memimpin negeri ini, adalah membenahi regulasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Belum genap satu tahun memerintah saat itu, rancangan undang-undang pertama yang disahkan Presiden Joko Widodo adalah terkait pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Hal itu menunjukkan Presiden menaruh perhatian pada pelaksanaan demokrasi skala kecil di daerah-daerah melalui dukungan terhadap penyesuaian peraturan pelaksanaan pilkada secara serentak.

Untuk pertama kalinya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dilaksanakan secara serentak di 269 daerah, yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 30 kota.

Hal itu merupakan satu pencapaian bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, karena dapat menyelenggarakan pilkada serentak dan terbesar skalanya pada saat itu di tengah ketergesaan penetapan regulasi.

Persiapan tahapan pilkada, yang standar normalnya dimulai dua tahun sebelum pelaksanaan pemungutan suara, bisa berlangsung di ratusan daerah dalam kurun waktu kurang dari 10 bulan.

Memang tidak banyak hal teknis yang berubah dari undang-undang sebelumnya, namun Presiden dapat menempatkan kepentingan politik dengan baik demi keberlangsungan proses demokrasi di daerah.

"Itu bukan sesuatu yang mudah untuk mengonsolidasikan publik di tengah kejenuhan pasca-pilpres dan terfragmentasinya pemilih.

Terlebih lagi, agenda demokrasi lokal terbesar di Negara kita dapat terselenggara dengan relatif aman dan lancar," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini.

Kini, Pemerintah kembali akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang pemungutan suaranya dijadwalkan berlangsung pada 15 Februari 2017. Dari 101 daerah yang akan menggelar pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua tersebut, salah satunya adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan mengingat sebagai ibu kota Negara Indonesia, Jakarta menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pilkada, dengan tanpa mengabaikan kekhasan 100 daerah lain.

Dengan diikuti oleh minat dari tiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, tahapan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta sudah ramai dengan berbagai kegiatan pra-kampanye mereka.

Latar belakang para pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 - 2022 begitu beragam, mulai dari petahana Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat, mantan menteri Anies Baswedan - Sandiaga Uno, hingga anggota TNI Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, - Sylviana Murni.

Keberagaman latar belakang para pasangan calon kepala daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut juga menuai adu komentar masing-masing pendukung menjelang pelaksanaan kampanye resmi dari KPU DKI Jakarta.

Meskipun pelaksanaan kampanye secara resmi pada 29 Oktober mendatang, atau lima hari setelah penetapan pasangan calon, namun gaung perang pendapat antarpendukung telah ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satu pemicunya adalah perkataan petahana Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap keliru menafsirkan salah satu ayat dalam Kitab Suci Al-quran. Hal itu kemudian memicu perdebatan yang menyinggung suku, ras dan agama tertentu di media sosial.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan media sosial dan akses internet di berbagai kalangan pemilih, sarana tersebut sering digunakan untuk berkomentar dan menyebarkan kebencian. Euforia komentar politik di media sosial muncul kembali setelah keramaian selama masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2014.

Untuk mencegah terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat, Presiden Joko Widodo berharap supaya pelaksanaan Pilkada serentak gelombang kedua tersebut dapat berlangsung secara damai dan tetap demokratis.

Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada harus berjalan secara demokratis untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen besar dalam membangun daerah.

"Presiden menyampaikan bahwa ini semuanya harus berjalan dengan demokratis untuk memilih pemimpin yang mampu membangun DKI, karena ibu kota memerlukan pemimpin yang punya komitmen besar untuk memberikan kontribusi besar bagi Indonesia menjadi Negara yang besar," jelas Pratikno.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan pendapat senada, dengan memperingatkan kepada semua pihak untuk menghindari persoalan yang menyinggung suku, ras dan agama tertentu dalam pelaksanaan Pilkada 2017, khususnya di DKI Jakarta.

Meskipun banyak hal yang dapat memicu persoalan SARA, Wapres meminta semua pihak untuk menahan diri tidak memberikan ujaran kebencian yang justru akan semakin memperburuk keadaan.

"Kita ingin menghindari SARA walaupun di mana-mana juga sering timbul, tapi harus dipahami juga bahwa ini demokrasi, semua orang memilih sesuai apa yang dia suka," kata Wapres Jusuf Kalla.

JK mencontohkan pelaksanaan pemilihan presiden di Amerika Serikat, di mana salah satu kandidatnya mengujarkan komentar menyinggung agama Islam dan berimbas pada menurunnya jumlah pendukung kandidat tersebut.

"Di Amerika, perlu 240 tahun baru orang kulit hitam bisa menjadi presiden, perlu 175 tahun di Amerika baru orang Katolik jadi presiden. Jadi, masalah agama itu bukan soal pilihan. Jangan mengatakan kalau tidak memilih mayoritas itu tidak Pancasilais. Ini demokrasi, tapi jangan bentrokkan dengan menghina satu sama lain," ujar Wapres Kalla.

Tidak sedikit yang memprediksi bahwa pelaksanaan pilkada DKI Jakarta menyerupai Pilpres 2014 di mana perang pendapat berlangsung sengit di media sosial. Teknologi tidak bisa disalahkan, dalam hal ini, sehingga para pengguna media sosial diharapkan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi penyebaran informasi tersebut dengan bijak, khususnya selama masa kampanye pelaksanaan Pilkada. [Antara]