Resmi Ditahan KPK, Siti Fadilah: Ini Tidak Adil!

Suara.com - Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari sempat berkomentar sebelum dibawa ke Rutan Pondok Bambu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (24/10/2016). Menurut dia, penahanan dirinya tak adil.

"Sangat tidak adil. Banyak kasus yang berat-berat dibiarkan. Saya yang sebetulnya tidak bersalah malah seolah bersalah. Ini tidak adil. Betul betul diskriminalisasi," kata Siti.

Siti menganggap kasus ini cuma pengalihan isu oleh KPK untuk menutupi perkara yang lebih besar. "Kasus ini untuk menutupi kasus besar. Saya jangan dijadikan pengalihan isu," ujarnya menegaskan.

Terkait dengan kasus ini, Siti membantah turut menerima aliran dana haram. Malah, dia menantang KPK untuk membuktikan sangkaannya.

"Saya tidak menerima dan tidak ada yang dituduh sebagai pemberi. Kemudian tidak ada juga bukti saya menerima, siapa yang memberikan dan dimana," katanya.

Adapun Siti ditahan di Rutan Pondok Bambu Cabang KPK, Jakarta Timur. Dia ditahan untuk 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi alkes tahun 2006 ini ditangani oleh Polri dan menetapkan Siti sebagai tersangka. Kemudian oleh Polri dilimpahkan dan ditangani KPK dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Siti dijerat Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo Pasai 5 ayat (1) huruf b atau Pasai 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sebagai informasi, dalam dakwaan milik terdakwa Ratna Dewi Umar disebutkan, pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan flu burung tahun 2006, Siti Menkes pada waktu itu disebut mengarahkan agar pengadaan alat kesehatan tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Kemudian sebagai pelaksana pekerjaan ditunjuk Bambang Rudijanto Tanoesudibjo (PT Prasasti Mitra).

Kemudian dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya, Siti disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan alkes tersebut. Pengadaan alkes itu untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007. Jatah yang didapat Siti berupa Mandiri Traveller's Cheque (MTC) senilai Rp1,275 miliar.