Suara.com - Calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah menolak program Kartu Indonesia Pintar diterapkan di Jakarta. Dengan begitu, Ahok membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Menurut Ahok, warga Jakarta yang tidak mampu sudah mendapatkan program pendidikan, yakni kartu Jakarta Pintar. Hal itu kata Ahok sudah dikaji oleh bank dunia, untuk besaran rupiah yang diberikan kepada warga.
"Secara etika kamu nggak boleh ambil dua bantuan. Apalagi bantuan KJP udah jadi riset oleh bank dunia. Yang menghitung kebutuhan KJP bukan saya lho, tapi itu ada yang menentukan," ujar Ahok di Jalan Kebagusan 4, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016).
Ahok mengaku telah bicara dengan Presiden RI Joko Widodo, kalau Jakarta tidak memerlukan KIP, karena sudah ada KJP. Sebelumnya, Anies menyebut Ahok gubernur DKI yang menolak KIP untuk warga Jakarta.
"Sebetulnya bukan menolak KIP. Saya sudah lapor presiden. Saya lapor presiden, sebaiknya Kemendikbud jangan malas cari data. Karena data yang paling lengkap, kan KJP. KJP kami sudah dinaikkan. Dari Rp200 sampai Rp650 ribu. Sebulan lho. Sedangkan KIP Rp750 ribu," ucap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menerangkan, bisa saja warga DKI Jakarta juga mendapatkan KIP seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi, menurut Ahok, jika itu diterapkan tidak sesuai dengan azas keadilan.
"Jadi, KIP dirancang Pak Jokowi sebetulnya bukan untuk Jakarta. Kecuali orang Jakarta sekolah di luar Jakarta," ucap Ahok.
Sebelumnya, Anies yang juga calon gubernur Jakarta menyalahkan Ahok, karena menolak menerima KIP masuk ke Jakarta. Akibatnya, menurut Anies, warga DKI hanya menerima bantuan dana pendidikan dari KJP.
Padahal, Anies menilai jika warga DKI bisa mendapatkan KIP sekaligus KJP.
"Ini (KIP) program Pak Jokowi lho, tapi ditolak Gubernur DKI. Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies, Sabtu (29/10/2016) malam.
