alexametrics

PDIP: Pernyataan SBY Bentuk Intervensi Hukum Kasus Ahok

Pebriansyah Ariefana | Bagus Santosa
PDIP: Pernyataan SBY Bentuk Intervensi Hukum Kasus Ahok
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016). [suara.com/Bagus Santosa]

SBY meminta proses hukum kasus penistaan agama Ahok dilanjutkan.

Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Merupakan bentuk intervensi terhadap hukum.

SBY meminta proses hukum kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilanjutkan. Sebab, dia menganggap Ahok seperti tidak tersentuh dalam kasus ini.

"Pernyataan SBY terkait proses hukum Pak Ahok adalah bentuk intervensi terhadap hukum. ‎Pihak kepolisian saat in sedang menjalankan proses hukum terhadap laporan terkait Pak Ahok. Bahkan, Pak Ahok sudah dimintai keterangan di Bareskrim. Jadi klaim SBY bahwa Ahok tidak tersentuh itu tidak mendasar dan bisa dilihat sebagai upaya intervensi dengan melakukan agitasi di ruang publik," kata Charles dalam pernyataannya, Jakarta, Rabu (2/10/2016).

Dia menambahkan, sebagai tokoh politik yang pernah menjabat sebagai presiden, seharusnya SBY berdiri di atas semua golongan. Anggota Komisi I DPR ini juga berharap seharusnya presiden keenam itu bisa menjadi penyejuk dalam perkara Ahok ini.

"Statement SBY pagi ini terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilgub DKI yang kita ketahui putra sulung SBY ikut menjadi calon Gubernur DKI," kata dia.

Charles juga mengkritisi langkah SBY yang melakukan roadshow dengan bertemu Menkopolhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada hari Selasa (1/11/2016). Menurut Charles, yang dilakukan SBY adalah untuk kepentingan pencitraan semata.

"Pertemuan tersebut (SBY-Wiranto dan SBY-JK) ternyata hanyalah pencitraan dan framenya lebih ke klarifikasi personal. Meskipuin akhirnya itu terbantahkan sendiri dengan pernyataan SBY hari ini," tuturnya.

Pilkada untuk tahun 2017 tidak hanya terjadi di Jakarta, masih ada 100 daerah baik Provinsi, atau Kabupaten/Kota, yang turut memeriahkan pesta demokrasi ini. Karenanya, menurut Charles, tidak perlu adanya hal-hal negatif yang dimunculkan di Jakarta yang malah akan merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

"Indonesia bukan hanya Jakarta, jadi janganlah para tokoh nasional hari ini menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada di Jakarta dengan merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia.‎

Sebelumnya, dalam konfrensi pers hari ini, SBY mengatakan penegakan hukum harus tetap berjalan dalam kasus Ahok. Menurutnya, jangan sampai, ada anggapan bahwa Ahok tidak boleh disentuh untuk kasus ini.

"Pak Ahok mesti diproses secara hukum jangan sampai dia dianggap kebal hukum. Ingat kesamaan di mata hukum. Jangan ada anggapan Pak Ahok tidak boleh disentuh," tutur SBY di Cikeas.