Infografis
"Terobosan baru ini juga akan memperluas fitur-fitur KJP agar bisa digunakan oleh semua anak untuk mendapatkan akses diskon belanja pendidikan, gratis masuk museum dan wahana pendidikan," ujarnya.
Menurut dia, KJP Plus ini juga memungkinkan terjadinya pelaporan keuangan otomatis yang dapat dipantau oleh pemerintah dan orang tua. Hal ini untuk menyederhanakan proses pelaporan yang selama ini membebani anak, sekolah, dan pemerintah.
Anies mengatakan, terobosan ini memiliki keunggulan dibanding KJP sebelumnya. Sebab, kata dia, saat ini KJP hanya menyasar anak-anak yang sudah ada di sekolah, sementara anak yang tidak sekolah belum bisa mendapatkan manfaat KJP.
Saat ini, angka partisipasi murni tingkat SMA sederajat di DKI Jakarta adalah 65 persen (Neraca Pendidikan Daerah). Ini artinya ada sekitar 35 persen anak usia SMA di DKI Jakarta yang tidak bersekolah.
Di sisi lain, dirinya menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini juga menolak penggunaan KIP di DKI Jakarta. Artinya, anak-anak yang tidak sekolah (putus sekolah atau tidak pernah sekolah) terlewat dari skema bantuan pembiayaan pendidikan.
