Ini yang Dilakukan Anies-Sandiaga untuk Atasi Hunian Kumuh

Suara.com - Persoalan banyaknya hunian yang kumuh serta tidak layak tinggal di Jakarta menjadi salah satu perhatian pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Pasangan yang diusung koalisi Partai Gerindra dan PKS mengatakan telah mempersiapkan beberapa program untuk menyelesaikannya. Program tersebut yaitu penataan kampung, kredit rumah berbasis tabungan, mempermudah investasi rumah susun, serta mengadakan bank tanah.

Menurut Anies penataan kampung merupakan hal pertama yang harus diprioritaskan. Jakarta, katanya, pada dasarnya memiliki penataan kampung yang cukup baik, bahkan diakui oleh dunia melalui program Muhammad Husni Thamrin, yaitu Kampung Improvement Programme. Namun, kata Anies, kini Jakarta dilihat oleh dunia sebagai kota yang kumuh akibat inisiatif kampung deret yang tak kunjung terealisasi.

”Kami memiliki dua solusi yakni memulai kembali program M. H. Thamrin Plus yang mengintregasikan perbaikan infrastruktur dasar seperti saluran, air bersih, pengolahan sampah, serta merealisasikan kampung deret dengan aktif melibatkan warga, baik dari perencanaan hingga pengelolaan,” kata Anies di Jakarta, Jumat (11/11/2106).

Selain itu, kata Anies, dia dan Sandiaga juga akan memberi perhatian kepada para pekerja maupun masyarakat Jakarta yang berpenghasilan menengah ke bawah, yang kerap kesulitan membayar DP rumah. Katanya, biaya yang berkisar 30 persen untuk DP rumah dirasa memberatkan sebagian masyarakat.

Itu sebabnya, Anies dan Sandiaga akan mendorong Bank DKI untuk mengganti persyaratan DP dengan jumlah tabungan calon konsumen yang disesuaikan dengan harga rumah.

“Calon pembeli nantinya tidak perlu mengumpulkan DP, asalkan memiliki jumlah tabungan yang cukup selama masa tertentu misalnya 6 sampai 12 bulan,” ujar Anies.

Hal yang akan direvisi oleh pasangan ini adalah investasi rumah susun. Selama ini peraturan daerah Provinsi DKI Nomor 1/2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi dirasa memberatkan pengembang karena harga lahan yang mahal dan terbatas. Katanya, hal itu diperparah berbelitnya prosedur investasi bagi pengembang.

”Perlu ada deregulasi dalam investasi rumah susun serta peran aktif pemerintah untuk membangun rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Anies.

Sementara itu, permasalahan agraria pun juga menjadi sorotan pasangan Anies-Sandi, yakni mahalnya harga tanah hingga berimbas pada harga jual rumah. Menurut Anies, perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk mengendalikan harga tanah.

”Program kami adalah mengadakan bank tanah, melalui BUMD nantinya pemerintah akan mengendalikan harga tanah melalui kegiatan jual beli tanah dengan pendataan admisnitrasi yang akuntabel. Nantinya dapat dimanfaatkan untuk hunian juga,” kata Anies.