Presiden Filipina akan Bantai ISIS kalau Masuk Negaranya

Suara.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Senin, memperingatkan bahwa IS, yang terusir dari Suriah dan Irak, bisa beraksi di negaranya dan jika itu terjadi, ia akan mengorbankan kewajiban hak asasi manusia untuk memastikan rakyatnya aman.

Duterte mengatakan provinsi Mindanao, Filipina selatan, sudah menjadi sarang pemberontakan dan bandit dan ia khawatir "dengan ancaman terorisme" dan perusuh masuk, yang bisa memanfaatkan rasa tidak aman.

"Setelah teroris dari Timur Tengah, yang terusir dari kawasan itu. Mereka akan mengembara ke tempat lain dan akan datang ke sini dan kita harus menyiapkan diri untuk itu," katanya saat pidato di hadapan lembaga penegak hukum.

"Ingat, mereka tidak memiliki sedikit pun penghargaan pada hak asasi manusia, percayalah. Saya tidak akan membiarkan rakyat saya dibunuh demi hak asasi manusia, itu omong kosong," katanya.

Hak asasi manusia menjadi topik peka bagi Duterte, yang rutin menyampaikan kemarahan pada aktivis dan pemerintah Barat yang telah menunjukkan kekhawatiran atas perang terhadap narkoba dan tingginya angka kematian di Filipina.

Warga asli Mindanao dan walikota Davao City selama 22 tahun, Duterte mengatakan ada pemberontakan "sangat kuat" di sana dan pemberontak Abu Sayyaf yang melakukan penyanderaan hampir setiap hari.

Abu Sayyaf saat ini menyandera 21 tawanan, sebagian besar dari mereka warga asing, dan meskipun serangan militer sedang berlangsung untuk memusnahkan mereka, pembajakan dan penculikan terus berlanjut.

Duterte mengatakan Filipina, Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk menjauhkan ekstrimis asing dari kawasan mereka.

Pada Jumat, ia memperingatkan bahwa ia mungkin menggunakan kekuasaan eksekutif untuk mengatasi pelanggaran hukum di Filipina dengan menunda harbeas corpus atau sebuah upaya perlindungan hukum terhadap penangkapan sewenang-wenang dan penahanan.

konstitusi yang memungkinkan 60-hari penundaan "dalam kasus invasi atau pemberontakan, ketika keselamatan publik memerlukan itu" dan akan mengizinkan penangkapan tanpa surat perintah dan penahanan tanpa tuduhan selama tiga hari.

Duterte menyebut habeas corpus pada Jumat dalam konteks dua hal yaitu kerusuhan selatan dan perang terhadap narkoba dan mengatakan membangun kasus untuk menangkap tersangka memerlukan terlalu banyak waktu dan sumber daya.

Kantor presiden pada Senin mengeluarkan pernyataan, yang mengatakan Duterte memberi peringatan keras kepada mereka di balik kekerasan dan ia bisa mengambil tindakan lebih keras untuk menghentikan mereka. [Antara]